Munculnya Nasionalisme di Pattani

Oleh
Whayudha K. W.
Mahasiswa Sejarah FIB UI 2004

Pendahuluan

Latar Belakang

Kawasan Asia Tenggara tidak terlepas dari belenggu penjajahan sekitar awal abad XX. Penjajahan yang terjadi bersifat asing maupun serumpun. Adanya belenggu penjajahan yang terjadi terhadap dalam masyarakat menimbulkan kesadaran artinya kebesasan / merdeka. Keinginan untuk merdeka bersambung juga dengan memunculkan sikap cinta terhadap tanah air. Sikap tersebut bukanlah secara individu, akan tetapi terbangun secara kolektif. Sehingga nasionalisme adalah suatu identitas kelompok kolektif yang secara emosional mengikat banyak orang menjadi satu bangsa. Bangsa menjadi sumber rujukan dan ketaatan tertinggi bagi setiap individu, sekaligus identitas nasional. Identifikasi kelompok yang aneh dan bersifat memaksa akan lebih menghasilkan konflik satu sama lain (Jones, 1993 : 10)[1].

Berbeda dengan kebanyakan negara di Asia Tenggara, nasionalisme terbangun dari sikap atau kesadaran terhadap penjajahan bangsa Asing. Salah satu wilayah yang pernah jaya dari peradaban islam (Thailand Selatan / Pattani) terbentuknya nasionalisme yang berasal dari penguasaan yang dilakukan bangsa serumpun, Siam. Walaupun serumpun ternyata kedua wilayah tersebut mempunyai perbedaan besar, diantaranya kebudayaan dan agama serta etnik.

Perbedaan yang kontras antara Siam dengan Pattani yang dimasukkan Siam menjadi satu wilayah pada akhirnya membentuk konflik yang berkepanjangan. Sehingga dapat diambil benang merah bahwa nasionalisme dan konflik adalah bangkitnya semangat identitas berbagai kelompok bangsa yang pembagian geografisnya menyimpang dari garis batas internasional. Bangsa yang merasa tidak menjadi bagian dari suatu negara akan merasa sistem negara-bangsa menindas hak-hak asasinya. Sebuah entitas bangsa yang dimasukkan ke dalam negara-bangsa lain dan tersebar di dalam dua atau lebih negara yang kemudian menolak penguasaan pemerintahan negara mereka sendiri sehingga lebih cenderung melakukan pemberontakan[2].

Kebijakan dan intervensi Siam pada dasarnya membentuk karakteristik pola nasionalisme di Patani yang bercampur keagamaan. Dititik inilah penulis ingin mengamati dan menganalisa pola nasionalisme yang terbentuk di Patani yang disebabkan kebijakan ataupun aturan yang diberlakukan oleh Siam. Karena pola nasionalisme di Patani berbeda dengan negara lain di Asia Tenggara yang lebih kearah serumpun tetapi tidak sama. Apalagi bila dikaitkan dengan faktor agama.

Ruang Lingkup Masalah

Dalam mengambil judul ”munculnya nasionalisme di Pattani” penulis ingin membahas nasionalisme Pattani yang disebabkan integrasi Siam (Thailand) ke Pattani dengan kebijakan-kebijakan yang diberlakukannya.

Dalam pembahasan makalah ini penulis memberikan ruang lingkup masalah sekitar Integrasi Siam terhadap Pattani yang menyebabkan pembekuan kerajaan Melayu dan reaksi serta tindakan orang Melayu dalam memperjuangkan kebebasan dalam pemberlakuan kebijakan.

Tujuan Penulisan

Penulis makalah ini dalam mengambil judul ”munculnya nasionalisme Pattani” mempunyai tujuan penulisan ingin mengetahui, mendapatkan informasi dan menganalisa, yakni :

  • Penyebab Pembekuan Kerajaan Melayu di Pattani.
  • Reaksi dan tindakan serta perlawanan orang Melayu.
  • Faktor dominan nasionalisme di Pattani.

Hilangnya Kerajaan Melayu Pattani

Masa Akhir Kerajaan Pattani

Pattani merupakan negeri Melayu yang terletak di tanah genting Kra, selatan Thailand. Kondisi saat ini, Pattani telah terpecah menjadi 3 propinsi, yaitu Pattani, Yala dan Narathiwat. Istilah kata Pattani digunakan karena melihat faktor historis, saat belum dipecah menjadi tiga propinsi yang lebih dikenal dengan Kerajaan Pattani. Akan tetapi, sekitar pada pertengahan abad ke-19 Patani telah menjadi korban dari imperialistis kerajaan Siam. Tepatnya tahun 1826 M, Patani berhasil ditaklukan oleh kerajaan Siam bahkan diakui oleh Inggris. Kerajaan Siam pun semakin menguatkan eksistensinya di Patani dengan mengeluarkan Thesaphiban.

Kerajaan Siam mengeluarkan kebijakan Thesaphiban pada tahun 1902 M. Kebijakan tersebut mengakibatkan menghapus seluruh sistem pemerintahan kesultanan Melayu di Pattani. Dampak diberlakukannya penghapusan kesultanan Melayu tersebut, kerajaan Pattani semakin lemah dan tertekan dari kerajaan Siam. Seorang Konsulat Inggris di Songkhla pada saat itu, W.A.R. Wood mengatakan bahwa, rakyat Pattani telah menjadi korban dari pemerintahan kerajaan yang salah atur (misgoverned).

Pada tanggal 23 Oktober 1901, Phya Sri Shadhed utusan kerajaan Siam serta rombongannya melakukan perjalanan ke Patani melalui jalan laut. Setibanya di Patani, Phya Sri kemudian melakukan pertemuan dengan Tengku Abdul Kadir di Istana Cabang Tiga. Dalam pertemuan ini Tengku Abdul Kadir memberitahukan beberapa sebab, mengapa Raja-Raja Melayu tidak suka dengan Perwakilan Siam. Sejak kerajaan Siam menempatkan Perwakilan Siam dan kakitangannya di Patani, kedudukan baginda sebagai Raja negeri telah terbebas, akibat dari hal ini adalah rakyat yang terpaksa menanggung pelbagai masalah akibat daripada sikap dan prilaku pegawai-pegawai Siam tersebut. Untuk mengatasi masalah tersebut, baginda menginginkan supaya Patani diberikan kebebasan untuk memerintah sendiri tanpa campur tangan Siam seperti Kedah. Seorang Sultan menduduki tempat yang tertinggi di dalam hierarki pemerintahan, Bahasa Melayu sebagai bahasa resmi dan undang-undang setempat menjadi dasar pemerintahan.

Pada tanggal 24 Oktober, 1901, Phya Sri kembali menghadap baginda Tengku Abdul Kadir dan membawa sepuncuk surat yang ditulis dalam bahasa Siam. Dari surat tersebut Phya Sri meminta Tengku Abdul Kadir menandatangani surat itu. Menurut Phya Sri surat tersebut berisi tentang rencana baginda untuk mengatasi masalah Patani dan segala aduan mengenai kondisi Patani. Kemudian surat tersebut akan diserahkan kepada Putera Damrong untuk dijadikan pertimbangan. Akan tetapi, Tengku Abdul Kadir tidak mau menandatangani surat itu karena surat itu ditulis dalam bahasa Siam. Penolakan Abdul Kadir membuat Phya Sri memberikan jaminan bahwa surat itu bukan merupakan surat perjanjian dan baginda tidak terikat dengan segala isi surat tersebut. Walaupun telah diberikan jaminan, Tengku Abdul Kadir tetap mau menandatangani surat itu. Terakhir, Phya Sri mengarahkan pegawainya supaya menterjemahkan surat itu ke dalam bahasa Melayu untuk didengar oleh Tengku Abdul Kadir.

Setelah surat tersebut dibaca, Phya Sri sekali lagi memberi jaminan bahwa sultan tidak akan terikat dengan isinya. Dengan jaminan itu, Tengku Abdul Kadir telah memberikan tandatangannya. Setelah mendapatkan tandatangan tersebut Phya Sri dan rombongannya berangkat ke Teluban dalam perjalanannya ke Singapura. Di Singapura, Phya Sri telah memberitahu Swettenham dan Duff bahwa permasalahannya dengan ‘Raja Patani’ telah dapat diselesaikan karena Tengku Abdul Kadir telah menerima peraturan pemerintah hasil dari perundingan antara kedua belah pihak. Beliau juga memperkirakan bahwa kekacauan tidak mungkin lagi terjadi setelah tercapainya pesetujuan itu.

Akan tetapi suasana yang terjadi di Patani berbeda. Setelah Phya Sri meninggalkan Patani, sultan memerintahkan kepada pegawainya untuk menterjemahkan kembali surat yang telah ditandatanganinya. Ternyata surat tersebut berisi undang-undang pemerintah tahun 116’, hal ini justru membuat kaget sultan karena dengan memberikan tandatangannya berarti ia telah menyetujui. Selain itu, sultan juga harus menerima dan melantik seorang Setiausaha yang bertugas terhadap segala urusan dalam negeri Patani. Setelah menyadari adanya penipuan, sultan mengirim dua orang Pembesar , Wan Ismail dan Wan Muhammad, ke Singapura mengenai ketidaktahuannya tentang surat tersebut. Kemudian Phya Sri sendiri setuju untuk bertemu dengan sultan. Akan tetapi, pembicaraan tersebut akan dibahas kembali setelah pertemuan dengan Sultan-sultan Negeri di Nongchik pada tanggal 13 November 1901. Sebelumnya Phya Sri meminta kepada kepada sultan Abdul Ladir agar permasalahan surat tersebut jangan terlalu dibesar-besarkan. Dari pertemuan di Nonchik sang sultan tidak hadir karena alasan sakit. Ketidakhadiran sultan berarti ketidakketerikatan sultan dengan keputusan majlis tersebut. Phya Sri mengatakan pertemuan tersebut ”undang-undang pemerintahan ’116 akan diberlakukan di negeri patani dengan menjadikan tujuh buah nenegri Patani dipecah menjadi dua bagian. Dua bagian tersebut terdiri :

1. Bagian Sungai Teluban (Saiburi, Legeh dan Kelaba).

2. Bagian Patani (Patani, Nongchik, Reman dan Jala).

Setiap bagian akan dibentuk dan dilantik Residen-Jenderal, Setiusaha, Hakim, Bendahari dan pembantu-pembantu mereka. Residen-Jenderal mempunyai wewenang memecat pegawai kerajaan, termasuk seorang sultan (setelah berunding dengan Setiausaha). Bahkan seorang Residen-Jenderal dibolehkan membatalkan perintah sultan bila berlawanan dengan undang-undang Tubuh Siam. Memang dari peraturan tersebut sultan masih bertanggung jawab terhadap pemerintahan, akan tetapi harus terlebih dari lulus dari Setiausaha Kerajaan dan Majlis Negeri. Disisi lain, sultan atau Setiusaha tidak mempunyai wewenang, yaitu :

1. Membuat undang-undang;

2. Memberikan pajak atau mengutip uang dari penduduk dalam apa bentuk apapun;

3. Memberikan konsesi lombong ataupun kayu jati atau mengadakan perjanjian dengan penguasa asing;

4. Menjatuhkan hukuman mati ataupun penjara seumur hidup terhadap seseorang atau merampas harta rakyat; membenarkan warganegara asing membeli tanah untuk pertanian; atau membuat rumah dengan tujuan untuk menetap di negeri itu; atau untuk membuat perjanjian dengan negara-negara asing atau untuk mempunyai pasukan, ataupun menyimpan senjata api.

Di dalam peraturan tersebut, para sultan negeri diberikan jaminan kewenangan dalam menjalankan tugasnya dengan baik. Namun Phya Sri ternyata menemui kegagalan karena tidak mendapatkan persetujuan Sultan-sultan Melayu, kecuali Sultan Jering dan beberapa pegawai yang pro-Siam. Para Sultan Melayu menyadari bila mereka menyetujui peraturan pemerintah tersebut berarti kedudukan sultan telah hilang.

Setelah gagal mengadakan pertemuan, Phya Sri pergi ke Patani untuk meminta persetujuan dari sultan Abdul Kadir. Tidak berbeda jauh dengan sultan Melayu lainnya, sultan menolak. Setelah itu sultan mengirimkan surat bantahan terhadap Chulalongkorn mengenai permasalahan tersebut. Akan tetapi, kerajaan Siam ternyata tidak menghiraukan sultan-sultan Melayu yang tetap melanjutkan rencananya untuk merubah sistem pemerintahan di nenegri-negeri Melayu Patani. Tengku Abdul Kadir pun dianggap telah menyetujui keputusan tersebut oleh Putera Damrong pada 16 Desember 1901. Peraturan tersebut lebih dikenal dengan sebutan ’peraturan pemerintah Tujuh Wilayah tahun 120’ di negeri-negeri Melayu Patani.

Pembekuan Kerajaan

Pada tahun 1902 Kerajaan Siam memasukkan wilayah Patani, hal tersebut membuat terjadinya protes dan pemberontakan. Faktor utama yang telah membantu mendukung separatisme Melayu-Muslim Pattani Raya adalah etnisitas dan solidaritas keagamaan. Kedua faktor itu juga membedakan mereka dari bagian utama penduduk Thailand. Islam dan etnisitas Melayu digunakan untuk memobilisasi rakyat. Minoritas tersebut menentang campur tangan pemerintah dalam urusan masyarakat Melayu-Muslim di Thailand Selatan (Pitsuwan, 1989 : 207)[3].

Patani merupakan daerah Thailand Selatan yang memiliki historis yang panjang sebagai daerah yang merdeka (berjaya) maupun pernah ditaklukan. Proses perubahan masuknya Patani sebagai bagian dari Thailand membutuhkan waktu yang lamban dan sulit.

Setelah diberlakukannya peraturan tersebut 1902, dimulailah gerakan menentang kekuasaan Thai. Reaksi kolektif pertama atas pemberlakuannya peraturan itu, di daerah Pattani terjadi pada tahun 1903. Gerakan itu dipimpin oleh Sultan Patani, Abdul Kadir yang menempuh dua strategi, yaitu perlawanansecara umum agar timbulnya sikap lebih keras yang akan membuat terjadinya perlawanan yang keras, dan juga meminta bantuan kepada Inggris[4].

Kebijakan Raja Chulalongkorn yang menginginkan Pattani masuk dalam satu adsministrasi dalam Thai, membuat Patani menjadi pemerintahan tidak langsung tidak praktis untuk dijalankan. Birokrasi pusat dipegang oleh para pejabat yang diangkat oleh Siam. Setelah pencopotan sultan-sultan Melayu, pada tahun 1906 daerah-daerah kerajaan Melayu digabungkan dalam satu Monthon (satuan adsministrasi daerah) dengan nama Monthon Pattani. Upaya untuk menyatukan kerajaan terus dilakukan walaupun terjadi pergantian kekuasaan ke anaknya Raja Wachiravut. Raja tersebut mengeluarkan doktrin nasionalisme yang ditujukan bagi golongan minoritas yang berada dalam kekuasaan Thai. Implementasi dari doktrin tersebut adalah program pendidikan Thai yang telah dimulai dari masa Ayahnya. Madrasah-madrasah yang diselenggarakan di masjid didorong untuk mengubah kurikulum dan juga mengubah bahasa serta indokrinasi Thai. Akan tetapi yang paling dirasakan oleh warga adalah pengawasan ketat yang dilakukan Thai.

Perjuangan dan Nasionalisme rakyat Pattani

Periodesasi 1922-1932

Terbentuknya perlawanan terhadap kekuasaan Thai mengambil bentuk pemberontakan-pemberontakan yang bersifat keagamaan ke arah nasionalisme yang berusaha menghalau kekuasaan politik asing dari daerah tersebut. Pemberontakan besar di bawah pimpinan beberapa ulama dan bangsawan Melayu yang telah kehilangan kekuasaan, meletus pada tahun 1922. Pemberontakan itu disemangati oleh bekas raja Pattani, Abdul Kadir, yang memperoleh simpati dan dukungan materiil dari kaum bangsawan dan kaum ulama Melayu di Kelantan. Raja Abdul Kadir mendapat simpati dari kedua golongan itu karena ia dapat meyakinkan raja-raja Melayu dengan alasan bahwa mereka mempunyai kewajiban untuk membebaskan sesama Melayu yang sedang ditindas di seberang perbatasan. Kepada para ulama ia mengingatkan akan kewajiban untuk membebaskan sesama muslim dari kekuasaan Thai-Buddhis. Dengan demikian, bergabunglah sentimen keagamaan dan aspirasi politik dari lintas perbatasan untuk melancarkan suatu gerakan pembebasan rakyat Pattani Raya untuk pertama kalinya yang mencakup seluruh daerah itu.

Dukungan dan simpati yang telah berhasil ia kerahkan dalam tahun 1922, sudah cukup untuk menghentikan kampanye pemerintah Thai (Thailand) untuk men-Thai-kan propinsi-propinsi di bagian selatan negara itu. Bangkitnya kesadaran nasionalisme Melayu di kalangan rakyat negeri-negeri bagian utara Malaya (kini Malaysia) dan kesediaan mereka untuk memberi dukungan materiil dan politik kepada sesama Melayu di bawah penindasan kekuasaan Thai, menyadarkan para pejabat Thai bahwa penindasan identitas etnik dan kebudayaan hanya akan memancing reaksi-reaksi kekerasan. Pendekatan yang lebih baik adalah dengan membina loyalitas politik, melegitimasi kekuasaan melalui partisipasi dan perwakilan dan usaha-usaha yang terus menerus untuk mengembangkan perekonomian. Cara pendekatan itu ditempuh dalam tahun 1932, ketika negara Thailand mengalami suatu transformasi konstitusi yang mengakhiri monarki absolut dan melahirkan suatu bentuk pemerintahan representatif.

Periodesasi 1932-1945

Kondisi Pattani bertambah buruk buruk ketika Phibul Songkram naik tahta di kerajaan Siam (berkuasa dari tahun 1939 hingga1944 M). Ia menerapkan kebijakan yang rasialis Thai Ratanium (negara Thailand hanya untuk rakyat Thailand). Dengan segala cara tersebut, Phibul gencar menghapus identitas kemelayuan rakyat Pattani. Pada saat itu, nama-nama Melayu dan Arab harus diganti dengan nama Thai, bahkan kaum muslim Pattani juga diwajibkan menyembah patung.

Ketika Perang Dunia II meletus, Siam berpihak pada Jepang. Saat itu, Tengku Mahmud Muhyiddin, salah seorang putera mantan raja Pattani, bertugas dalam ketentaraan Inggris dengan pangkat mayor. Ia kemudian membujuk penguasa Inggris di India agar mengambil alih Pattani dan menggabungkannya dengan Semenanjung Melayu. Pada 1 November 1945, sekumpulan tokoh Pattani dipimpin oleh Tengku Abdul Jalil menyampaikan petisi pada Inggris agar empat wilayah di daerah selatan Siam dibebaskan dari kekuasaan Siam dan digabungkan dengan Semenanjung Melayu. Dalam perkembangannya, ternyata Inggris tetap menjadikan kepentingan dirinya sendiri sebagai tolok ukur dalam mengambil keputusan.

Dengan alasan tergantung pada pasokan beras dari Siam, maka kemudian Inggris memilih tetap mendukung pendudukan Siam atas Pattani. Pada tahun 1909 M, Inggris dan Siam menandatangani perjanjian yang berisi pengakuan Inggris terhadap kekuasaan Siam di Pattani. Dalam perjanjian itu, juga dijelaskan mengenai batas wilayah kerajaan Siam dan Semenanjung Melayu. Garis batas yang disepakati dalam perjanjian tersebut sekarang menjadi daerah batas Malaysia dan Thailand.

Tindakan Pibul Songgram yang memihak kepada Jepang dalam Perang Dunia Kedua telah memberikan harapan kepada orang-orang Melayu Patani untuk membenarkan ketidakadilan yang dikenakan ke atas mereka oleh Perjanjian Bangkok (1909). Tengku Mahmood Mahyideen, seorang pegawai berpangkat Major dalam pasukan Force 136, pernah melobi kepada pihak berkuasa Inggrish di India supaya mengambil alih Patani dan wilayah sekitarnya serta digabungkan dengan Tanah Melayu. Harapan mereka semakin bertambah hakim dalam persidangan di San Francisco pada bulan April 1945 telah berjanji akan membantu untuk membebaskan negeri yang terjajah berasaskan prinsip hak menentukan nasib sendiri (self-determination).

Kebangkitan Komunis di Asia Tenggara selepas perang juga menjadi faktor pertimbangan Inggris dalam menentukan dasar kebijakannya. Kerajaan Inggris menganggap Siam sebagai negara penampung terhadap ancaman Komunis Cina.

Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan

Pola nasionalisme yang terbentuk di derah Pattani (Thailand Selatand) memiliki perbedaan dengan terbangunnya nasionalisme di beberapa Asia Tenggara. Nasionalisme di Pattani terbentuk penguasaan wilayah yang dilakukan bangsa serumpun tetapi berbeda. Perbedaan ini yang membuat terjadinya perlawanan di daerah Pattani masih berlangsung sampai sekarang.

Secara historis, Pattani pernah menjadi kerajaan Melayu-Islam yang besar terbukti dari peninggalan-peninggalan. Akan tetapi pertengahan abad ke-XIX kekuatan kerajaan Pattani semakin berkurang dan melemah. Ditambah dengan serangkaian penyerangan kerajaan Siam yang bercorak Thai-Budha. Siam mulai menguatkan pengaruhnya dengan memasukkan wilayah Pattani menjadi bagian wilayah Siam. Kondisi ini semakin dipersulit dengan kebijakan integrasi dan asimilasi kebudayaan Thai-Budha. Akibat dari kebijakan tersebut semakin berkurang dan hilangnya peranan sultan.

Kebijakan integrasi dan asimilasi yang dilakukan oleh Siam memunculkan reaksi dari golongan islam Melayu. Salah satu gerakan perlawanan terhadap kebijakan Siam adalah Tengku Abdul Kadir, mantan sultan Pattani. Pola-pola gerakan perlawanan yang terjadi dilatarbelakangi oleh kebijakan Siam yang men’Thai’kan Pattani. Misalnya bidang pendidikan, kurikulum madrasah-madrasah diganti dengan sistem pendidikan yang berlaku di Siam, penggunaan bahasa Thai. Pada akhirnya kebijakan tersebut merupakan bentuk pemaksaan Siam untuk merekondisi Pattani, yang jelas secara historis dan budaya masyarakat berbeda jauh.

Bentuk pemaksaan yang dilakukan Siam, membuat faktor agama menjadi faktor dominan terbentuknya nasionalisme di Pattani. Penduduknya Pattani yang secara mayoritas memeluk agama islam termajinalkan dengan kebijakan Siam. Agama islam menjadi faktor pelecut untuk melawan ketidakadilan di Pattani. Kondisi ini yang masih bertahan sampai sekarang di Pattani, pemerintah Thailang masih menekan golongan islam. Padahal kondisi ini lebih disebabkan faktor agama dan etnik (Siam dan Melayu) dan bukanlah gerakan separatisme. Karena golongan tersebut pada dasarnya adanya kebebasan beragama.

Saran

Penulisan makalah ini yang mengambil judul ”munculnya Nasionalisme di Pattani” pada dasarnya ada keinginan dari penulis untuk mendapatkan informasi dan pengetahuan tentang nasionalisme di Pattani. Karena seringkali penulis mendengar adanya gerakan separatisme di Pattani. Sehingga penulis ingin mencari informasi secara historis latar belakang permasalahan yang terjadi di Pattani. Karena masih sedikit informasi yang didapat tentang Pattani sebagai negeri Melayu-islam yang diambil alih oleh Siam menjadi bagian yang disertai kebijakan asimilasi dan integrasi.

Penulisan makalah ini memang jauh dari sempurna dan kelengkapan, sehingga penulis dari makalah ini meminta saran dan kritiknya yang membangun untuk penulisan ke depan. Dengan demikian akan ada perbaikan-perbaikan dalam diri penulis.

Daftar Pustaka

Mahmud, Nik Anuar Nik. SEJARAH PERJUANGAN MELAYU PATANI. 1885 -1954. Tuk Along NS. 2004

Saputra, Adi dan Dr. Syahrial Syarbaini, MA. SEBAB-SEBAB MUNCULNYA KONFLIK SEPARATIS DI THAILAND SELATAN. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.Universitas Budi Luhur.

Sholeh, Badrus. MINORITAS MUSLIM, KONFLIK DAN REKONSILIASI

DI THAILAND SELATAN. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Budi Luhur


[1] Saputra, Adi dan Dr. Syahrial Syarbaini, MA. SEBAB-SEBAB MUNCULNYA KONFLIK SEPARATIS

DI THAILAND SELATAN. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.Universitas Budi Luhur. Hal 3.

[2] Ibid.

[3] Ibid hal 4.

[4] Ibid hal

One thought on “Munculnya Nasionalisme di Pattani

  1. Ping-balik: HILANG NYA KERAJAAN BATAK MALAYU DI INDONESIA.SEIRINGAN DGN HEILANGNYA MASTER BELANDA YG MEMEKAI KERAJAAN BATAK/MALAYU SEBAGAI PREMAN MENJAGA DAN POVIDER BURUH KULI MURAH BAGI BELANDA.REPUBLIK RAKYAT MISKIN MAU JADI PEMIMPIN YG RAKUS KORUPSI UTK MENGEJAR

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s