Partai Islam Indonesia

Oleh Whayudha Kusuma W
Mahasiswa Ilmu Sejarah FIB UI 2004

Pendahuluan

1.1. Latar Belakang

Penduduk Indonesia merupakan mayoritas yang menganut agama Islam. Agama ini mampu memberikan pemahaman yang mendalam tentang kenegaraan yang berdasarkan Islam. Pemahaman ini pula yang membentuk Piagam Jakarta sebagai asal mula Pancasila yang merupakan falsafah negara Indonesia. Contoh lainnya, pada saat perjuangan mempertahankan kemerdekaan, Islam mampu memberikan inspirasi dan dorongan yang kuat untuk berjihad[1]. Sehingga banyak tokoh Islam yang maju dan memimpin untuk membela tanah yang tercinta.

Kondisi Islam di Indonesia yang mayoritas pemeluknya Islam dan mampu memperjuangkan eksistensinya, ternyata pernah mengalami periodesasi di titik nadir[2]. Periodesasi ini terjadi pada masa Demokrasi Terpimpin, dengan pimpinan Soekarno. Posisi politik Islam mempunyai kekuatan tawar yang lemah. Partai-partai Islam pada waktu menjadi kelompok politik minoritas dalam lembaga-lembaga kenegaraan. Sebagai akibatnya politik islam hanya melakukan peran yang kecil dalam perkembangan politik Indonesia.

Perananan sentral pada saat itu dipegang oleh Soekarno. Ia memegang keseluruhan kekuatan yang ada di Indonesia, dengan bantuan komunis dan diimbangi Militer Angkatan darat, yaitu A. H. Nasution. Konsekuensinya partai Islam saat itu menyesuaikan dirinya dengan sistem dan tata politik yang baru saja diciptakan. Sikap ini lebih realistis karena bertujuan agar tetap hidup di bawah bayang-bayang otoriterian Soekarno.

Tema mengenai Demokrasi Terpimpin sangat menarik untuk dibahas dan didiskusikan sampai sekarang. Karena banyak memberikan pesan moral dan pembelajaran perpolitikan di Indonesia. Akan tetapi, kebanyakan penulis mengambil tema Demokrasi Terpimpin lebih banyak menganalisa perkembangan konstelasi politik Indonesia yang dihubungkan oleh Soekarno, Komunis dan Angkatan Darat. Jarang sekali mengamati situasi dan kondisi Islam saat itu. Oleh karena itu, penulis makalah ini tertarik untuk mengambil tema keislaman pada masa Demokrasi Terpimpin. Pada diri penulis makalah, adanya keingintahuan mengenai situasi dan kondisi politik Islam yang dimainkan oleh partai Islam pada masa Demokrasi Terpimpin. Rasa keingintahuan ini lebih mengarah kepada kebijakan-kebijakan yang diterapkan Soekarno dalam rangka mempertahankan kekuasaannya.

1.2. Ruang Lingkup Masalah

Penulis makalah ini mengambil judul ”Masa Demokrasi Terpimpin : Kebijakan Pemerintah Terhadap Partai Islam” membatasi permasalahan makalah ini pada kebijakan-kebijakan yang dibuat pemerintah terhadap partai-partai, khususnya Islam.

Kebijakan pemerintah ini menyangkut sikap pemerintah terhadap partai Islam, pembubaran dan penangkapan tokoh Masyumi, serta strategi yang dilakukan oleh Nahdatul Ulama (NU) dalam menghadapi Demokrasi Terpimpin. Penulis makalah ini memberikan ruang lingkup permasalahan agar tujuan penulisan ini tidak kabur, walaupun ada beberapa tambahan yang diberikan oleh penulis makalah ini yang tujuannya untuk memperjelas serta memberikan informasi yang penting.

1.3. Tujuan Penulisan

Penulis makalah ini membahas permasalahan Demokrasi Terpimpin dengan tema keislaman dengan tujuan untuk mengetahui dan menganalisis, :

a. Kondisi Partai Islam pada Demokrasi Terpimpin.

b. Kebijakan Soekarno terhadap partai Islam.

1.4. Metode Penulisan

Dalam penulisan makalah, penulis menggunakan metode tinjauan kepustakaan yang didapat dalam lingkungan kampus. Diantaranya adalah Perpustakaan FIB, Perpustakaan Pusat dan Perpustakaan FISIP. Perpustakaan tersebut berusaha dimanfaatkan secara optimal bagi penulis, berhubung dengan jarak yang tidak begitu jauh.

Sedangkan buku yang diperoleh bukan hanya bertema / berspektif Islam saja. Akan tetapi penulis mencoba juga membandingkan dengan buku-buku umum lainnya. Walaupun buku-buku umum jarang sekali ada yang membahas tema Islam, khususnya masa Demokrasi Terpimpin

1.5. Sistematika Pembahasan

Hasil penulisan ini dideskripsikan dalam sitematika yang diawali dengan Bab satu, yaitu pendahuluan yang meliputi : latar belakang malasah, ruang lingkup masalah, tujuan penulisan, metode penulisan dan diakhirinya dengan metode penulisan.

Bab dua membahas Naik-Turunnya Partai Islam, yang meliputi : Masyumi, Pemilu dan Majelis Kontituante yang dijelaskan secara singkat, kemudian berlanjut kepada penyederhanaan konstelasi politik.

Bab ketiga membahas mengenai Kebijakan Pemerintah terhadap Partai Islam Masa demokrasi Terpimpin, yang meliputi : politik pecah belah pembubaran dan penangkapan tokoh Masyum dan Nahdatul Ulama Masa Demokrasi Terpimpin.

Pada bab IV merupakan kesimpulan dan terdiri dari : kesimpulan dan saran ke depan untuk penulisan makalah ini.

Naik Turun Partai Islam

2.1. Masyumi

Masyumi didirikan dalam Kongres Umat Islam Indonesia di Yogyakarta pada tanggal 7-8 November 1945. Kongres ini dihadiri oleh sekitar lima ratus utusan organisasi sosial keagamaan yang mewakili hampir semua organisasi Islam yang ada, dari masa sebelum perang serta masa pendudukan Jepang. Kongres memutuskan untuk mendirikan majelis syuro pusat bagi umat Islam Indonesia yang dianggap sebagai satu-satunya partai politik bagi umat Islam, yang secara resmi bernama Partai Politik Islam Indonesia dengan nama “MASYUMI”. Dengan Kongres Umat Islam Indonesia ini, pembentukan Masyumi bukan merupakan keputusan beberapa tokoh saja, tapi merupakan keputusan “seluruh umat Islam Indonesia”.

Segera setelah berdiri, Masyumi tersebar merata di segenap penjuru tanah air, hal itu dapat terjadi karena dukungan yang diberikan oleh organisasi-organisasi yang menjadi pendukung Masyumi. Ada 8 unsur organisasi pendukung Masyumi yakni NU (Nahdatul Ulama), Muhammadiyah, Persatuan Islam (PERSIS), Persatuan Umat Islam, Al-Irsyad, Mai’iyatul Wasliyah, Al-Ittihadiyah dan Persatuan Ulama Seluruh Aceh (PUSA). Dengan demikian Masyumi berhasil menyatukan organisasi dan umat Islam Indonesia dalam satu wadah perjuangan[3].

Selain mempersatukan umat Islam Indonesia, alasan lain yang menjadi pertimbangan didirikannya Masyumi adalah agar Islam memiliki peranan yang signifikan ditengah arus perubahan dan persaingan di Indonesia saat itu. Tujuan didirikannya Masyumi, sebagaimana yang terdapat dalam anggaran Dasar Masyumi tahun 1945, memiliki dua tujuan. Pertama, menegakkan kedaulatan negara republik Indonesia dan agama Islam. Kedua, melaksanakan cita-cita Islam dalam urusan kenegaraan.

Masyumi percaya bahwa Islam menghendaki kesejahteraan masyarakat serta penghidupan yang damai antara bangsa-bangsa di muka bumi ini. Dan menentang kekejaman, kebuasan serta kepalsuan kapitalisme dan imperalisme. Partai Masyumi bermaksud melaksanakan cita-cita Islam dalam urusan kenegaraan hingga dapat mewujudkan susunan negara yang berdasarkn keadilan menurut ajaran-ajaran Islam. Ia juga bermaksud memperkuat dan menyempurnakan dasar-dasar pada UUD RI, sehingga dapat mewujudkan masyarakat dan negara Islam. Suatu pemilihan umum yang umum dan langsung merupakan tuntutan partai (Deliar Noer, 2000).

Pada perkembangannya Masyumi menjadi partai terbesar di Indonesia. Masyumi mengklaim bahwa mempunyai pendukung sekitar 25 juta penduduk. Pernyataan ini merupakan jawaban atas pemerintah tentang kepartaian pada tanggal 7 November 1945. Hal ini berarti Masyumi mengungguli PNI (sebagai partai tunggal sebelumnya) hanya dalam waktu setahun[4]. Pada Masa Revolusi, Masyumi bersama golongan lain ikut serta dalam perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Perjuangan mempertahankan kemerdekaan berakhir pada Desember 1949, setelah perjanjian KMB (Konfrensi Meja Bundar), akan tetapi Masyumi tetap eksis dalam mempertahankan kemerdekaan secara total.

Pada Mei 1952 Masyumi yang merupakan partai terbesar pasca pembentukan NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia) tahun 1950, mengalami goncangan besar. NU menyatakan diri sebagai sebuah partai politik dan terpisah dengan Masyumi. Kondisi berdampak pada hilangnya massa ummat yang cukup besar, khususnya Jawa Timur dan Kalimantan Selatan[5]. Sebab permasalahan dari NU meninggalkan Masyumi lebih disebabkan perasaaan tidak puas dikalangannya atas kelompok reformis dalam dewan partai yang diketuai oleh Mohammad Natsir. Terpisahnya NU menjadi partai politik, maka ada empat partai islam, yakni Masyumi, NU, PSII (Partai Sarekat Islam Indonesia) yang telah lebih dulu memisahkan diri dan Perti yang telah menjadi partai politik sejak Desember 1945.

2.2. Pemilu dan Majelis Kontituante

Pada pemilu 1955, Masyumi tetap membuktikan diri sebagai partai Islam terbesar. Masyumi mendapat dukungan suara terbanyak, yakni 10 dari 15 daerah pemilihan di seluruh Indonesia. Ini menunjukkan Masyumi memiliki wilayah pengaruh yang paling luas dibanding partai lain. Bandingkan dengan PNI dan NU yang masing-masing hanya menang di dua daerah pemilihan. Karena pada saat itu sistem pemilu yang digunakan proporsional, maka sehingga perolehan suara tidak otomatis langsung terbesar. Total perolehan suara Masyumi sebesar 21%. Masyumi memperoleh 58 kursi, sama besarnya dengan PNI. Sementara NU memperoleh 47 kursi dan PKI 39 kursi.

Hasil Pemilu 1955 juga menunjukkan polarisasi tajam antara partai-partai Islam dan nonagama. Jawa Tengah pada waktu itu merupakan basis kekuatan partai nonagama, dengan perolehan suara 59,53%. Sementara kelompok Islam hanya memperoleh 30,27% dan Kristen 0,84%. Di Pulau Jawa, kelompok partai Islam hanya unggul di Jakarta Raya (kini DKI), dengan perolehan suara 44,71%. Sedangkan nonagama dan Kristen masing-masing 38% dan 3%. Tetapi partai-partai Islam yang dimotori Masyumi menang telak di luar Jawa. Misalnya, di Kalsel (81,35%), Sumatera Tengah (79,74%), Sulsel (64,3%), dan Sumsel (63,4%)[6].

Berdasarkan hasil pemilu secara garis besar, PNI menjadi pemenang karena meraih suara terbanyak, sebagian besar dari Jawa. Sedangkan secara wilayah Masyumi lebih unggul. Jumlah kursi PNI dengan Masyumi adalah sama, yaitu 57. Dengan hasil pemilu, ditunjuk Ali Sastroamidjojo sebagai formatur yang dibantu oleh Wilopo. Hasil kerja tersebut menghasilkan Kabinet Ali-Roem-Idham yang merupakan koalisi pemenang Pemilu 1955, hanya PKI yang tidak masuk ke dalam kabinet. Akan tetapi kabinet tersebut tidak berjalan lama. Banyaknya permasalahan yang terjadi membuat perpecahan antara PNI dengan Masyumi sebagai partai pendukung utama.

Permasalahan lain adalah perpecahan dalam Angkatan Darat yang menghadapkan kabinet dengan permasalahan yang rumit. Perpecahan Angkatan Darat yang berdampak pada rusaknya hubungan antara pusat dan daerah, puncaknya terjadi pemberontakan PRRI-Permesta. Kondisi bertambah runyam dengan Hatta yang mengundurkan diri sebagai Wakil Presiden pada akhir tahun 1956. Pada tanggal 14 Maret1957 menyerahkan kembali mandat yang dipercayakannya kepada Soekarno. Kabinet terakhir dilanjutkan oleh Djuanda.

Pasca Ali meletakkan jabatannya, dalam Majelis Kontituante masih berlangsung perdebatan yang sengit, terutama tentang dasar Negara. Dalam perjalanannya yang seringkali terjadi perdebatan panas, Majelis Kontituante ternyata berhasil menyelesaikan 90 % tugas kontitusionalnya, akhirnya “terpaksa” menempuh jalan pintas, yang dibubarkan lewat dekrit 5 juli 1959. Dekrit menyatakan berlaku kembali UUD 1945 untuk menggantikan UUDS 1950, sementara DPR dibiarkan hidup sampai dibubarkan pada 1950, dan digantikan DPRGR (Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong). Sedangkan Masyumi tidak diikutsertakan dalam DPR gaya Soekarno, karena keduanya menentang kebijaksanaan Soekarno yang otoriter[7].

2.3. Penyederhanaan Konstelasi Politik

Pada awal terbentuknya NKRI, konstelasi politik apa saat itu adalah golongan-golongan islam serta golongan nasionalis. Namun pasca Pemilu 1955 kondisi tersebut berubah, Masyumi yang terpecah dengan NU, menjadikan PNI sebagai pemenang pertama pemilu. Ditambah dengan lonjakan PKI yang menjadi pemenang keempat.

Adanya gerakan PRRI-Permesta ternyata juga telah menyederhanakan politik militer Indonesia. Banyak perwira yang membangkang dikeluarkandari urusan-urusan militer sehingga menjadikan Nasutio sebagai pimpinan tertinggi militer yang tak tertandingi. Bulan Juli 1958 pangkatnya dinaikkan menjadi Letnan Jenderal, sehingga ia orang yang menyamaipangkat Letnan Jenderal Soedirman. Kebanyakan perwira yang diberhentikan adalah perwira yang berasal daridaerah luar Jawa, sehingga korps perwira banyak ditempati oleg orang-orang Jawa : pada tahun 1960-an diperkirakan 60 sampai 80 persen perwira adalah orang Jawa. Padahal kelompok suku tersebut berjumlah sekitar 45 persen dari jumlah seluruh penduduk di Indonesia[8]

Menjelang pertengahan tahun 1958, parpol-parpol tidak lagi menjadi menjadi pemeran utama di atas panggung politik Indonesia. Masyumi dan PSI kehilangan gengsinya di mata sebagian besar masyarakat politik karena keterlibatan beberapa pimpinan pusatnya dalam gerakan PRII/Permesta. PNI, NU dan beberpa parpol nasionalis kecil lebih berhasil menyelamatkan prestise masa lampau kendati pun mereka juga termasuk yang menjadi sasaran kecaman terus-terusan Soekarno mengenai “Liberalisme”, system kepartaian dan “demokrasi gaya Barat yang telah gagal”. Mereka tidak lagimemiliki prakarsa yang berarti dalam perkembangan politik. Hanya partai-partai yang tidak pernah duduk dalam pemerintahan selama delapan tahun sebelumnya, yakni PKI dan Murba yang jauh lebih kecil dan berideologi komunis, masih tetap mempertahankan prestise dan semangat juang. Sementara PKI dalam kegiatan politiknya semakin sering terkena pembatasan pihak tentara[9]. Akan tetapi, Murba ternyata juga juga dampak otoriterian Soekarno, partai tersebut dibubarkan sama seperti Masyumi dan PSI.

Secara garis besar, menjelang Demokrasi Terpimpin Konstelasi politik Indonesia terdiri tiga kekuatan, yakni Soekarno yang kekuasaannya semakin besar dan terpusat, bahkan melebihi konstitusi dalam pelaksanaannya. Kedua pihak militer Angkatan Darat yang didominasi oleh orang-orang Jawa, karena secara tidak langsung telah disederhanakan dengan pemberantasan ke daerah-daerah. Situasi dan kondisi ini justru semakin membuat pihak militer Angkatan darat mempunyai kekuatan tawar yang kuat. Untuk menyeimbangkan kekuatan militer, Soekarno justru memanfaatkan PKI sebagai alat politiknya. Disisi lain PKI justru merasakan kebermanfaatan dari dukungan Soekarno. Ketiga kekuatan ini saling mengimbangi. Sedangkan kekuatan dari pihak lain, khususnya Islam telah melemah[10].

Kebijakan Pemerintah terhadap Partai Islam Masa demokrasi Terpimpin

3.1. Politik Pecah Belah

Pada saat gencarnya Soekarno dalam memprogandakan Demokrasi Terpimpin, Soekarno seringkali mengkritik ide dan pelaksanaan demokrasi liberal yang sudah jauh dari tujuan revolusi Indonesia. Ide dan pelaksanaan demokrasi ini justru menjauhkan Indonesia dalam membentuk Indonesia yang adil dan makmur. Menurut Soekarno segala permasalahan Indenesia disebabkan karena adanya Demokrasi Liberal. Sehingga harus digantikan demokrasi yang harus sesuai dengan budaya dan karakteristik bangsa Indonesia.

Pada saat menghadapi perubahan ke Demokrasi Terpimpin, partai-partai islam yang semakin ditekan oleh pihak pemerintah mempunyai kebijakan yang berbeda. Secara garis besar setiap partai mempunyai visi politik yang dikelompokkan menjadi dua pada kelompok pada masa itu. Pertama, Masyumi yang memandang keikutsertaan dalam pemerintahan yang otoriter bermakna telah menyimpang dari ajaran islam. Sedangkan kelompok lainnya, NU, PSII, dan Perti (Liga Muslimin) mempunyai pandangan bahwa turut serta dalam pemerintahan adalah sikap realistis dan pragmatis [11].

Menurut pandangan Masyumi sistem Demokrasi Terpimpin akan membawa bencana bagi negara. Sehingga gerakan politik Soekarno harus dilawan, apapun akibatnya yang diterima, padahal kondisi saat itu Masyumi sudah lemah[12]. Sedangkan NU, sebelum dekrit 5 Juli diketahui sikapnya yang menerima Demokrasi Terpimpin. Pada tanggal 11 Januari 1959, Soekarno mengadakan pertemuan dengan perwakilan NU, yakni Wahab Chasbullah, Idham Chalid, Djamaludin Malik dan Zainul Mrifin. Mereka ditanya tentang sikap NU terhadap Demokrasi Terpimpin. Zainal Arifin menyatakan setuju terhadap demokrasi yang dipimpin oleh hikmah kebijakan musyawarah[13]. Walaupun jawaban ini diikutsertakan dengan kalimat hikmah musyawarah, hal ini memperlihatkan NU berkeputusan untuk turut serta dalam pemerintahan.

Kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah yang diberlakukan kedua partai sangat jelas berbeda yang menyebabkan memecah belah Islam. Masyumi dengan idealisme yang menenantang pemerintah semakin tersingkir dari panggung politik, sedangkan NU menkadi partai yang menggantikan Masyumi sebagai partai yang mendukung pemerintah. Hal ini tampak dari NU yang terlibat dalam DPRGR (Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong) dan masuk dalam kabinet, sedangkan Masyumi tidak dilibatkan.

3.2. Pembubaran dan Penangkapan Masyumi

Pada awalnya hubungan soekarno dengan Masyumi, khususnya Natsir pada mulanya berjalan baik, dimulai pada masa perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Perjuangan yang menuntut semua energi dan tenaga dijadikan satu untuk melawan Belanda yang ingin mempertahankan jajahannya di Indonesia. Walaupun sebelumnya terjadi perbedaan pandangan yang tajam antara Soekarno dan Natsir, pada masa sebelum kemerdekaan. Keduanya mempunyai pemikiran yang berbeda, sehingga kali terjadi perdebatan panas dikeduanya. Namun Kondisi dan situasi pada masa perjuangan kemerdekaan justru membuat keduanya menjadi erat. Bahkan pada masa awal dari NKRI, Soekarno mempercayakan Perdana Menteri kepada Natsir, yang merupakan tokoh Masyumi. Kondisi ini dibuktikan dengan komposisi dikabinet yang tidak memasukkan PNI, justru tidak ditentang Soekarno.

Kondisi ini ternyata tdak bertahan lama, akar permasalahan antara Soekarno dengan Masyumi adalah permasalahan Irian Barat. Permasalahan Irian Barat menjadi Bom waktu yang seharusnya secepatnya diselesaikan. Masyumi menginginkan permasalahan Irian Barat diselesaikan dengan perjanjian, karena Indonesia sudah terikat perjanjian Konfrensi Meja Bundar (KMB), sedangkan Soekarno menginginkan menyelesaikan permasalahan Irian Barat dengan cara Agitatif. Keduanya menyatakan pandangannya dalam rapat kabinet yang mengajak Soekarno dan Hatta. Pertemuan tersebut menghasilkan suara dengan perbandingan lima orang memihak Soekarno dan dua belas orang memihak Natsir. Kekalahan pendapat ini justru berdampak pada akar kebencian Soekarno kepada Masyumi.

Kondisi diperkuat dengan Natsir yang mengisi puncak pimpinan dan kelompoknya di tubuh Masyumi. Sehingga dalam pandangan Soekarno, Masyumi sama dengan Natsir dan Natsir sama dengan Masyumi. Oleh karena itu, bila Natsir mengadakan pemberontakan daerah berarti Masyumi terlibat pula. Padahal pemahaman ini tidak dapat dipertanggungjawab secara hukum resmi yang berlaku. Dengan dikeluarkannya Keputusan Presiden No. 200/1960 yang diumumkan pada 17 Agustus 1960, Pimpinan Partai Masyumi[14] pada tanggal 13 September 1960 menyatakan partainya dibubarkan untuk memenuhi ketentuan-ketentuan keputusan Presiden[15]. Hilangnya partai Masyumi dan PSI (partai Sosialis Indonesia) di kancah nasional, berarti hancurnya pilar demokrasi dan Negara hukum.

Pada tahun berikutnya, sebagian besar tokoh puncak keduanya yang berada di tanah air, ditangkap dan dipenjaraka, sementara itu pihak-pihak pesantren merapat ke istana. Contoh penangkapan tokoh-tokoh Masyumi tanpa prosedur hukum yang jelas yang terjadi pada saat Anak Agung Gede melakukan pembayaran jenazah ayahnya, pada saat itu ada Roem, Prawoto, Roem, Soebadio, Yunan dan Isa . Mereka digirng ke penjara. Bahkan tokoh-tokoh yang tidak ikut murni gerakan PRRI-Permesta, seperti Buya Hamka, H.E.Z.Muttaqien, K.H. Isa Ansyori, Moh.Roem, Prawoto Mangkusasmito, Sumarso Sumarsono, dll. ikut dijebloskan. Ikut pula masuk penjara, tokoh Islam non-Masyumi K.H.Imron Rosyadi yang berasal dari NU dan tokoh pers nasional Mochtar Lubis. Mereka dikerangkeng karena dianggap menentang kebijakan Presiden Soekarno yang cenderung pro komunis[16].

3.3. Nahdatul Ulama Masa Demokrasi Terpimpin

Secara garis besar peranan Masyumi di kancah nasional sudah menghilang pasca pembubaran Masyumi. Apalagi dengan adanya kebijakan pemerintah yang menagkap tokoh-tokoh Masyumi. Pemerintah khususnya Soekarno menganggap tokoh-tokoh Masyumi terlibat pemberontakan daerah. Padahal tokoh Masyumi, diantaranya Natsir tidak terlibat secara langsung. Adapun dari penulis makalah PRRI/ Permesta bukanlah gerakan separatisme, akan tetapi gerakan untuk mengkritik pemerintah. Redupnya Masyumi, kemudian digantikan NU yang melakukan politik penyesuaian terhadap Demokrasi Terpimpin.

Politik penyesuaian yang dilakukan oleh NU menjadikan kebijakan kadang-kadang yang diambil itu berubah-ubah, akibat fleksibilitas pemahaman fiqh yang memang sarat dengan perbedaan pendapat serta terkait dengan situasi dan kondisi. Oleh karena itu, tidak ada masalah, jika pada perdebatan tentang dasar negara dalam sidang-sidang Konstituante tahun 1950-an. Pada masa itu NU sejalan dengan Masyumi mendukung Islam sebagai dasar negara RI, tetapi kemudian organisasi mau bekerjasama dengan pemerintah Orde Lama. Pilihan ini berdasarkan pertimbangan adanya baik buruk jika umat Islam tidak ikut dalam pemerintahan Orde Lama, serta sejalan dengan kaidah pemikiran yang berkembang pada saat itu di
Pesantren, seperti yang dikatakan oleh Saifuddin Zuhri fiqhiyyah, ”Ada kaidah berjuang yang diajarkan oleh Pesantren : Maa laa yudraku kulluhu laa yutraku na’dhuhu : apa yang tidak tercapai 100 % janganlah ditinggalkan (dibuang) hasil yang Cuma sebagian (yang kurang dari 100 %). Dengan kata lain perkataan : Janganlah bersikap , Jika tidak berhasil 100 % lebih baik tidak berhasil sama sekali[17].

Berbeda dengan pemimpin Masyumi yang berani bersikap oposisi dan tegas, pemimpin NU yang aktif di dalam politik nasional semasa Demokrasi Terpimpin berharap dapat bekerjasama dengan Soekarno dan militer. Idham Chalid, pemimpin NU dan tokoh yang paling menonjol di dalam partai ini memainkan peranan kunci di dalam bidang politik selama lebih dari 30 tahun, mulai sejak masa rezim Soekano dan rezim Soeharto. Pada tahun 1983, NU mengalami penyusutan peran politik, dan Idham Khalid ikut mengalami surut.

Pada saat  NU ikut pemerintahan banyak sekali mendapatkan keuntungan dari kerjasamanya dengan pemerintah Demokrasi Terpimpin. Ia menguasai posisi Depar-temen Agama hingga keakar-akarnya. Juga mendapatkan lisensi istimewa untuk usaha pemberangkatan jama’ah haji, baik melalui laut maupun udara yang merupakan usaha tersebut sangat menguntungkan. Tetapi para Kiai menjauhkan diri dari trik-trik politik walaupun Kiai-lah yang menjadi basis NU; mereka membatasi diri sebagai pemimpin agama untuk melindungi kegiatan keagamaan setempat dari campur tangan kekuatan-kekuatan politik dan militer pusat. Sekalipun demikian, NU merupakan bagian dari koalisi Nasakom (Nasionalisme, Agama dan Komunisme) bersama-sama dengan PKI di Jakarta.

Walaupun NU merupakan bagian dari Nasakom, untuk menyelamatkan kepentingan-kepentingan sosialnya, membuat NU selalu berkonfrontasi dengan golongan kiri di daerah-daerah pedesaan, karena tokoh-tokoh NU yang berada di desa-desa merupakan tuan-tuan tanah yang sangat menentang landreform yang dipelopori Soekarno. Barisan tani Indonesia (BTI) yang menjadi onderbow PKI menjadi tulang punggung dari gerakan pelaksanaan land reform yang kemudian menyebabkan timbulnya kon-frontasi antara NU dan golongan kiri. Organisasi Anshar tampil ke depan dengan menggunakan kekerasan menghadapi BTI dan gembongnya. Hal ini terjadi akibat dari undang-undang landreform. Peristiwa ini terjadi jauh sebelum Soeharto memegang kekuasaan. Kemudian muncullah peristiwa Oktober 1965. Soeharto menyalahkan PKI karena usahanya untuk melakukan revolusi, dan selanjutnya melakukan pembersihan serta penghancuran terhadap golongan kiri. Anggota-angota Anshar berada pada barisan
terdepan bersama dengan Angkatan Bersenjata membunuh orang-orang yang dicurigai sebagai PKI dan keluarga-keluarga mereka. Sedangkan peranan NU di dalam aksi pembantaian ini yang diperkirakan menelan 100.000 korban mengambil posisi sebagai pengkritik terhadap kejadian-kejadian yang berlangsung disaat itu. Hal ini terjadi setelah Soeharto memegang tampuk kekuasaan di tahun 1965. NU memperkira-kan akan memperoleh banyak keuntungan dari dukungan yang diberikan terhadap pemerintahan militer, tetapi ternyata hal itu tidak menjadi kenyataan. Setelah militer berkuasa penuh, orang-orang militer banyak ditempatkan di dalam posisi-posisi yang tadinya diduduki oleh NU di dalam berbagai jabatan yang secara tradisional dipegang mereka. Namun NU tetap diperkenankan meneruskan kegiatannya seperti halnya partai-partai lain sesudah komunis dibubarkan dan secara berangsur-angsur NU pun mulai kehilangan eksistensi politiknya di pentas nasional.

Kesimpulan dan Saran

4.1. Kesimpulan

Politik Islam yang direpresentasikan baik tokoh maupun partai Islam pernah memberikan tinta sejarah emas di panggung politik Indonesia. Misalnya Mohammad Natsir sebagai tokoh Masyumi yang berperan besar dalam membentuk NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia) yang masih bertahan sampai sekarang. Kemudian Masyumi juga pernah menjadi partai politik Islam terbesar saat itu. Kondisi ini tampak ketika partai Islam maju dan besar karena adanya satu pemahaman dan cita-cita untuk mensejahterakan rakyat atau umat islam.

Situasi dan kondisi ini ternyata tidak bertahan lama, adanya kelainan visi dan kepentingan politik ternyata membuat partai politik terpecah-pecah, yakni Masyumi, NU, PSII, dan Perti. Keputusan pemisahan partai yang dilakukan lebih bersarat politis, ketimbang kepentingan umat Islam. Hal ini memperlemah kondisi partai Islam. Ditambah dengan tidak stabilnya pemerintahan dan gerakan daerah yang mengatasnamakan Islam membuat kekuatan tawar partai Islam melemah.

Menguatnya posisi Soekarno sebagai aktor Demokrasi Terpimpin justru semakin memperlemah partai Islam sampai titik nadir. Masyumi pada awalnya menjadi partai terbesar jatuh namanya, karena dituduh mempunyai keterlibatan dengan PRRI-Permesta. Padahal secara hukum resmi tuduhan tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan. Tuduhan ini diperkuat oleh faktor historis Soekarno yang tidak suka terhadap Masyumi. Studi kasus ini adalah penyelesaian permasalahan Irian Barat[18]. Apalagi ditambah dengan gigihnya Masyumi mempertahankan komitmennya untuk menolak Demokrasi terpimpin. Sikap ini yang menimbulkan puncaknya pada diri Soekarno sebagai aktor utama Demokrasi Terpimpin memaksa Masyumi untuk dibubarkan.

Dalam Demokrasi Terpimpin, Soekarno yang semakin memperlihatkan ke otoriteriannya membuat partai-partai terdesak, khususnya partai Islam. Kekuatan partai Islam yang jauh berkurang pada masa Demokrasi Terpimpin, secara umum dikelompokkan dua. Pertama, Masyumi yang tetap gigih menolak Demokrasi Terpimpin, walaupun posisinya lemah dan berakibat penangkapan tokoh-tokoh Masyumi. Sedangkan yang kedua, dikenal politik penyesuaian. Politik penyesuaian, cara politik realistis dan pragmatis. Sehingga kelompok ini ikut terjun dalam pemerintahan Soekarno. Kelompok ini adalah NU, PSII dan Perti. Namun dalam perkembangannya NU masih dapat eksis. Namun keikutsertaan NU dalam pemerintahan tidak memberikan pengaruh signifikan dalam perkembangan Islam di Indonesia. Bahkan menjadikan islam semakin jauh terhadap politik Islam. Pola ini ternyata tetap bertahan pada masa Soeharto, bahwa Islam hanya mengurusi permasalahan sosial kemasyarakatan.

4.2. Saran

Penulisan makalah ini yang bertema Partai Islam pada Masa Demokrasi Terpimpin masih jauh dari sempurna. Hal ini disebabkan penulis makalah masih banyak kekurangan dan kesalahan. Dari penulis makalah ini meminta saran dan kritik yang membangun sebagai seorang akademisi.

Mudah-mudahan dengan adanya saran dan kritik dan pembaca makalah ini akan menambah wawasan saya untuk selalu memperbaiki diri. Selain itu, dari penulis sendiri mengajak untuk mengambil hikmah / pelajaran yang terjadi pada masa Demokrasi Terpimpin. Karena Islam besar dan satu dikarenakan adanya satu permasalahan yang harus diselesaikan, namun hancur karena adanya kepentingan politik yang oportunis dan pragmatis .

Daftar Isi

Effendy, Bahtiar. Islam dan Negara, Transformasi Pemikiran dan Praktik Politik Islam di Indonesia. Jakarta : Paramadina. 1998.

Feith, Herbert, Soekarno dan Militer, Dalam Masa Demokrasi Militer, 2001, Jakarta : Pustaka Sinar Harapan, hal 29.

Maarif, Ahmad Syafii. Islam dan Politik, Teori Belah Bambu Masa demokrasi Terpimpin (1959-1965). Jakarta : Gema Insani Press. 1996, hal 39.

———-. Studi tentang Percaturan dalam Konstituante, Islam dan Masalah Kenegaraan. Jakarta : PT Pustaka LP3ES. 1996.

Martowidjojo, H. Mangil. Kesaksian tentang Bung Karno 1945-1967. Jakarta : PT Gramedia Widiasarana Indonesia. 1999.

Noer, Deliar. Partai Islam Di Pentas Nasional. Jakarta : PT Pustaka Utama Grafiti. 1987.

Nurdin, Muh. Hermawan Ibnu, Majalah,SAKSI, Kiprah dan Jejak Politik Masyumi, Oktober 2005.

Ricklefs, M.C., Sejarah Indonesia Modern, Yogyakarta : Gadjah Mada University Press, 1999, hal 399.

Romli, H. Usep, Pikiran Rakyat. Pasang surut hubungan TNI & Rakyat, 18 Agustus 2002

Syaifullah. Gerak Politik Muhammadiyah Dalam Masyumi. Jakarta : PT Pustaka Utama Grafiti. 1997.

Wahyu, Didi dan Nasrudin Anwar, SUARA MERDEKA, Nostalgia Era Multipartai, Jawa Tengah Basis Partai Nonagama, Jumat, 5 Juni 1998


[1] Jihaf yang dimaksudjan adalah membela tanah ait, segala jiwa.

[2] Titik nadir merupakan titik paling bawah / nol. Maksudnya partai Islam pernah mewarnai panggung politik Indonesia, namun pada masa Demokrasi Terpimpin mempunyai kekuatan yang lemah. Kebijakan yang dibuat pemerintah justru masih berdanpak sampai masa Soeharto, kelompok islam di marjinalkan.

[3] Nurdin, Muh. Hermawan Ibnu, Majalah,SAKSI, Kiprah dan Jejak Politik Masyumi, Oktober 2005

[4] Wahyu, Didi dan Nasrudin Anwar, SUARA MERDEKA, Nostalgia Era Multipartai, Jawa Tengah Basis Partai Nonagama, Jumat, 5 Juni 1998

[5] Maarif, Ahmad Syafii. Islam dan Politik, Teori Belah Bambu Masa demokrasi Terpimpin (1959-1965). Jakarta : Gema Insani Press. 1996, hal 39.

[6] Wahyu, Loc. Cit.

[7] Maarif, Op. Cit., hal 44.

[8] Ricklefs, M.C., Sejarah Indonesia Modern, Yogyakarta : Gadjah Mada University Press, 1999, hal 399.

[9] Feith, Herbert, Soekarno dan Militer, Dalam Masa Demokrasi Militer, 2001, Jakarta : Pustaka Sinar Harapan, hal 29.

[10] Hal ini disebabkan karena adanya gerakan daerah mengkritisi kebijakan pusat, tetapi gerakan ini diberantas pusat. Menurut pusat, gerakan ini adalah separatisme dan harus diberangus. Hancurnya gerakan ini justru mengakibatkan Masyumi melemah, disebabkan tokoh-tokohnya sebagian ikut terjun gerakan tersebut, ditangkap dan dipenjara.

[11] Maarif, Ahmad Syafii, Islam dan Politik, Teori Belah Bambu Masa demokrasi Terpimpin (1959-1965), Jakarta : Gema Insani Press, hal 53.

[12] Masyumi menjelang Dekrit Presiden kekuatannya semakin melemah dikarenakan sebagian tokoh ikut dalam gerakan daerah, sehingga sebagian besar ditangkap dan dipenjara. Selain itu, Masyumi juga melemah disebabkan intervensi Soekarno.

[13] Maarif. Op. Cit., hal 57.

[14] Pada saat itu dipimpin Prawoto. Prawoto pernah memberikan kuasa kepada Mohamad Roem untuk mengugat perintah Soekarno tentang Pembubaran Masyumi. Gugatan itu dilakukan melaui Ktua Pengadilan Negeri Istimewa tanggal 8 September 1960. Akan tetapi gugatan tersebut tidak perrnah disidangkan.

[15] Maarif. Ibid., hal 75.

[16] Romli, H. Usep, Pikiran Rakyat. Pasang surut hubungan TNI & Rakyat, 18 Agustus 2002

[17] Maarif, Op.cit hal.79. Merupakan wawancara tertulis dengan Saifullah Zuhri pada 24 Maret 1978.

[18] Akar permasalahan kebencian Soekarno sudah diterangkan diatas disebabkan permasalahan Irian Barat yang tidak kunjung selesai. Keinginan Soekarno untuk menyelesaikan permasalahan dengan cara Agitatif ditolak kabinet yang mayoritas berasal dari Masyumi.

7 thoughts on “Partai Islam Indonesia

  1. sebenernya kebijakan yang bersifat eksplisit ada ga terhadap partai islam itu, karena pembubaran n penangkapan merupakan upaya menekan laju pergerakan??

  2. Ping-balik: Mencatat Sejarah Masjoemi « Biar sejarah yang bicara ……..

  3. Ping-balik: 10 Mencatat Sejarah Masjoemi | pemalu … jaga hati, jaga diri, dan jaga kondisi

  4. Ping-balik: Mencatat Sejarah Masjoemi « kubah idiologis…!!!

  5. Ping-balik: Mencatat Sejarah Masjoemi (Bag 1) « MANCIB_SEJARAH

  6. Ping-balik: Mencatat Sejarah Masjoemi - NS Aji Martono

  7. Ping-balik: Mencatat Sejarah Masjoemi | POLITIK ISLAM

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s